Peraturan Pemerintah Tentang Cuti Melahirkan

Peraturan Pemerintah Tentang Cuti Melahirkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia JAKARTA Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 terdapat aturan tentang cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ulasan Lengkap Mengutip penjelasan pada artikel jawaban Hak Cuti Hamil Karyawan Rumah Sakit Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat (cuti) selama 15 bulan – atau kurang lebih 45 hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 15 bulan sesudah melahirkan.

Peraturan pemerintah terbaru yang mengatur tentang cuti

Menurut Imma hal itu merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai cuti sakit cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS “Artinya CPNS berhak atas cuti melahirkan” katanya.

Blog Justika Situs Konsultasi Hukum via Online

Cuti Melahirkan telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Pasal 326 ayat 2 kemudian jika anda ingin mengambil cuti maka ada tata cara yang harus anda ikuti seperti cuti dapat diajukan kepada Pejabat yang berwenang lewat saluran hiraikhis serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tata cara yang kedua adalah agar anda dapat memperoleh cuti diluar.

Peraturan Cuti Melahirkan Menurut UndangUndang

Cuti tahunan dan cuti melahirkan adalah 2 hak yang seharusnya diperoleh karyawan perempuan Apabila Anda telah mengambil cuti tahunan Anda pun tetap dapat mengambil cuti melahirkan Jadi cuti tahunan seharusnya tidak mengurangi jatah cuti melahirkan 4 Hak Cuti Besar Cuti besar disebut juga istirahat panjang.